FPIK UBH - Ternyata selama ini berbagai perusahan yang bergerak di sektor perikanan merasa kesulitan merekrut tenaga sarjana perikanan. Akibatnya banyak peluang kerja disektor tersebut mengalami kekosongan.

Hal itu disampaikan Ir.Yempita Efendi,MS Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, diruang kerjanya Selasa,(27/7). Dia mengakui minat calon mahasiswa untuk memilih Fakultas Perikanan masih minim. Padahal, menurut dia, peluang kerja bagi lulusan Fakultas Perikanan cukup menjanjikan.

“Syukur Alhamdulillah dalam dua dan tiga tahun belakangan ini minat calon mahasiswa memasuki Fakultas Perikanan mulai meningkat, setiap tahun mencapai lebih 40 orang yang mendaftar menjadi mahasiswa Fakultas Perikanan”kata Yempita
Yempita juga mengungkapkan banyak perusahan sektor perikanan dari Sumatera Utara dan Lampung yang meminta tenaga kerja lulusan sarjana perikanan, tetapi sulit untuk dipenuhi. “Selama ini kita agak kawalahan menghadapi permintaan tenaga kerja lulusan perikanan dari berbagai perusahaan tersebut,” kata Yempita.



Yempita, yakin lulusan sarjana perikanan akan tetap dibutuhkan dan memiliki peluang kerja yang menjanjikan, karena wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Sumatera Barat lautnya lebih luas dari daratannya, dan memiliki hasil laut yang cukup kaya. “Hasil laut kita cukup kaya, dan tak jarang nelayan asing melakukan pencurian terhadap perikanan kita,” tukasnya.
Menurut Yempita bila hasil laut kita dapat dikelola dengan baik, maka kehidupan masyarakat yang berada di daerah pantai akan sejahtera. Contoh di negara-negara maju, masyarakat nelayannya hidup dalam keadaan sejahtera. Tetapi di negeri kita masyarakat nelayan hidup dalam kemiskinan. “Kita butuh sarjana-sarjana perikanan yang cerdas, sehingga mampu memanfaatkan alam laut kita membawa keberkahan,” ujarnya lagi

Universitas Universitas Bung Hatta memiliki Fakultas Perikanan dengan dua program studi yakni Budidaya Perikanan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan akan berupaya melahirkan sarjana-sarjana yang siap terjun untuk menjadi tenaga budidaya perikanan pengelola hasil laut yang handal. Tahun Akademik 2010/2011 ini, hingga 20 Agustus 2010 membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mendaftarkan diri baik untuk Fakultas Perikanan maupun fakultas lain yang ada di lingkungan Universitas Bung Hatta.


Korupsi Sektor Kelautan Rugikan Negara Rp 218 Triliun


JAKARTA-Indonesia menderita kerugian Rp 218 triliun setiap tahunnya. Hal ini terjadi di sektor perikanan akibat pencurian ikan (illegal fishing) dan perizinan (illegal licence). Untuk masalah perizinan itu, melibatkan oknum pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Demikian laporan dari
Ketua Forum Pers Pemerhati Pelanggaran Perikanan Nasional (FP4N) Ivan Rishky Kaya di kantor ICW, Jakarta, Jumat (5/8).

Dari perizinan sampai praktek di lapangan, jelas Ivan, banyak yang dimanipulasi dan dampaknya membuat daerah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, pihak terkait harus menindak lanjuti dan menindak oknum yang melakukan manipulasi izin dan melakukan penangkapan terhadap pelaku illegal fishing yang masih berkeliaran. “Jangan heran kalau daerah yang memiliki potensi perikanan yang besar, tapi tak pernah bisa sejahtera," ujarnya.

Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, bukan negara saja yang rugi, karena masyarakat pun dimiskinkan. Bahkan, tetap menjadi daerah tertinggal. Padahal, sektor perikanan Indonesia potensial tapi saat ini hancur, karena mafia perikanan telah membuat nelayan pesisir menjadi pengangguran. Untuk itu, dengan adanya laporkan serta data mengenai buruknya pengelolaan perikanan dapat mengubah kebijakan ke arah yang lebih baik.

Kejahatan mafia perikanan ini, tutur dia, ditemukan banyak melibatan oknum-oknum seperti aparat kepolisian, aparat hukum serta petugas KKP sendiri. "Yang jelas kami sudah serahkan bukti-bukti ke KKP dan ICW, karena potensi Indonesia menjadi negara yang kaya dari segi perikanan sangat dimungkinkan dan tidak akan terwujut akibat adanya mafia perikanan," jelas Ivan.

Data-data FP4N ini, ungkapnya, akan diserahkan pula kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, data tersebut membeberkan kerugian keuangan negara hingga ratusan triliun. "Pasti segera kami laporkan ke KPK, karena hingga saat ini tindak lanjut dari KKP tidak ada. Makanya kami serahkan ke ICW dan KPK," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Pusat Data Dan Analisis ICW Firdaus Ilyas mengatakan, laporan yang diberikan FP4N sangat menarik untuk ditindaklanjuti pihaknya. Data ini sangat penting dalam menindaklanjuti dugaan kerugian negara yang mencapai Rp 218 triliun. "Kerugian negara dalam data ini disebutkan sangat besar dan diperkirakan mencapai 25 persen dari penghasilan sektor perikanan yang sangat penting ini," tandasnya.

Menurut dia, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari illegal fishing dan illegal license diperkirakan lebih dari apa yang dilaporkan FP4N. Data ini akan menjadi acuan tata kelola dan pengawasan KKP dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. "Hal ini selanjutnya akan menjadi bagian perbaikan serta pengelolaan keuangan negara dari hasil kelautan,” ujar Firdaus.(dnc/spr)



Ketua Bidang Kemaritiman-Persatuan Insyinyur Indonesia (PII)
Dalam perspektif ekonomi, salah satu ciri sebuah negara maju dan makmur adalah neraca perdagangan yang surplus secara berkelanjutan.  Rejim perdagangan bebas yang merupakan salah satu pilar utama dari kapitalisme/neoliberalisme (sesuai dengan Washington Concensus) digadang-gadang oleh para pendiri dan penganutnya sebagai upaya global untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Selin itu juga untuk an memeratakan kesejahteraan bagi seluruh penduduk dunia dengan cara membuka akses selebar-lebarnya bagi berbagai produk ekspor dari negara-negara berkembang (miskin) ke negara-negara maju (kaya).
Namun, setelah 15 tahun rejim perdagangan bebas bergulir, tepatnya sejak the 1995 WTO Doha Round, ternyata kesenjangan pendapatan (kekayaan) antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju justru semakin melebar. Hanya sekitar 15 negara yang semula berstatus sebagai negara berkembang, kemudian menjadi negara maju atau menuju maju yakni Singapura, Korea, Malaysia, Thailand, China, India, Brazil, Cili, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, Rusia, dan Afrika Selatan (UNDP, 2010).
Dari data empiris ini, dapatlah kita simpulkan bahwa perdagangan bebas bagi suatu bangsa bisa berdampak positifatau negatif. Bagi Indonesia, rejim perdagangan bebas dalam kerangka AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) yang berlaku sejak 2005 maupun ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) yang bergulir sejak Januari 2010 secara umum menunjukkan trend yang kurang menguntungkan, termasuk di sektor perikanan.
Buktinya, sebelum ACFTA, Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan China rata-rata US$ 2 miliar per tahun dari 1999 hingga 2009. Namun, setelah ACFTA, tepatnya di akhir 2010, Indonesia justru menderita defisit perdagangan dengan China sebesar US$ 2,8 miliar (SINDO, 19/10/2010).
Di sektor perikanan bahkan lebih heboh.  Sejak dua tahun terakhir, Indonesia dibanjiri berbagai jenis ikan impor dalam jumlah yang masif.Impor produk perikanan selama triwulan I tahun 2010 mencapai US$ 77 juta, alias melonjak 32 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2009 yang hanya sebesar US$58 juta.
Padahal, pertumbuhan ekspor perikanan pada kurun waktu yang sama hanya sekitar 8 persen (Kompas, 25/6/2010). Pada 2009, total nilai impor perikanan Indonesia tercatat US$300 juta, lalu naik menjadi US$392 juta pada 2010(Media Indonesia, 29/3/2011).
Untuk membalikan keadaan, supaya sektor perikanan Indonesia mampu memetik keuntungan substansial dari rejim perdagangan bebas, maka kita mesti segera mengimplementasikan tiga terobosan berikut.Pertama, meningkatkan daya saing perikanan nasional. Kedua, pemberantasan IUU fishing. Kerugian itu bukan hanya berupa kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun (DKP 2009), tetapi juga hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang harusnya ditangkap oleh nelayan Indonesia. Ketiga, menumpas habis seluruh kegiatan impor ikan secara ilegal.